Mengungkap Pembantaian Berkedok Dukun santet 1998-2000

Kejadian berdarah seperti ini berulang-ulang kali terjadi pada masa kepemimpinan rezim Militer Suharto. Dari masa merangkaknya Suharto menguasai negeri ini sampai masa akhir kediktaktorannya, pertumpahan darah dijadikan sebagi cara untuk mempertahankan eksisitensi kekuasaannya.  Suharto menciptakan pola kepemimpinan militer yang memposisikan militer sebagai penguasa semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara. Militer bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan saja tapi sudah meluas menjadi penguasa bidang ekonomi, sosial dan budaya. Instrumen-instrumen yang diciptakan penguasa militer hanya memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan bernegara,  atau dalam artian militer sebagai kekuatan tunggal  pengendali negara dan penopang kekuasaannya. Jutaan orang telah dibantai dalam sebuah pesta dwi tunggal militer Suharto dalam mempertahankan kekuasaannya. Dan semua kasus tersebut menguap begitu saja, hanya meninggalkan perasaan sakit bangsa ini yang teramat dalam.

Peristiwa Teror dan pembantaian sejumlah kyai Nahdiyin berkedok dukun santet yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur kurun waktu  tahun 1998- 2000,  menambah daftar panjang serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi selama masa kepemimpinan rezim militer Suharto. Aksi pembantaian ini dalam kurun waktu 2 tahun memakan ratusan korban, di Jawa timur berjumlah 253 orang (Data dari Tim investigasi NU),  di  Jawa Barat 60 orang (Data dari tim investigasi LBH Cianjur 25/11/200). Sampai saat ini usaha pengungkapan siapa aktor intelektual yang bermain dalam genangan darah ini semakin tak berbekas.

Desakan dari masyarakat agar kasus pelanggaran HAM berat ini diungkap kembali tetap saja dianggap angin lalu. Padahal melihat jumlah korban, skala tempat yang meluas sampai ke sebagian jawa barat, serta keberlangsungan kejadian yang terus menerus jelas sekali kalau peristiwa ini bukanlah satu tindakan penghakiman spontan masyarakat terhadap terhadap keberadaan dukun santet. Tapi Ini seperti sebuah alur yang tersistematis (Dari pendanaan, pelaksanaan lapangan, penanganan kasus dan proses peradilan) yang sudah dipersiapkan secara matang untuk tujuan tertentu oleh satu kekuatan/kekuasaan tertentu,  karena kenyataan dalam sejarah pelanggaran Hak azasi Manusia di negeri ini yang dilakukan oleh penguasa selalu saja mentah di proses hukum. Sepertinya proses pengadilan juga sudah di setting sedemikian rupa untuk mengaburkan pengungkapan fakta. Seperti dalam kasus Tanjung Priok, Warsidi Lampung, Haur koeneng fakta dilapangan mengarah pada pelaku dari peristiwa itu adalah penguasa/milliter tapi lagi-lagi proses hukumnya begitu kabur  penuh rekayasa.

Benarkah penguasa terlibat dalam aksi pembantaian para kyai ini..? Fakta yang mengarah kepada keterlibatan kekuasaan dalam peristiwa pembantaian para kyai Nahdiyin berkedok dukun santet ini sudah mengerucut ke satu titik yaitu penguasa.  Seperti ditemukannya bukti radiogram dari Bupati banyuwangi  tertanggal 10 Pebruari 1999 yang ditujukan kepada para kepala desa untuk mendata oarang-orang yang  diduga berprofesi sebagai dukun santet di wilayahnya. . Jika bukan satu kebetulan atau apalah itu yang jelas setalah ada instruksi pendataan itu jumlah korban yang dibantai semakin banyak, bahkan hampir 70 % dari nama-nama yang ada di data itu benar-benar mati dibunuh

Keterlibatan aparat kepolisian juga diungkapkan oleh Camat Purwoharjo, Banyuwangi. Tentang adanya pertemuan para kepala desa di wilayahnya dengan Wakil kepala kepolisian sektor Purwoharjo pada tanggal 11 Pebruari 1999, dimana pihak kepolisian menginstruksikan kepada para kepala desa itu untuk mendata orang-orang diwilyahnya yang diduga berprofesi sebagai dukun santet dan pengobatan tradisional.

Juga fakta dilapangan, seperti yang terjadi di kecamatan Glagah banyuwangi, semua orang tahu bahwa aparat desa dengan intensif mengajak masyarakat untuk melakukan pembunuhan.  Pertanyaannya kenapa aparat desa tanpa merasa takut sedikitpun secara terang-terangan menyerukan ajakan untuk membunuh ? Hukum bukan lagi jadi hal yang menakutkan bagi para pelaku pembantaian ini. Pasti ada sebab mengapa fenomena aneh ini terjadi ? Pasti karena ada jaminan keamanan  kepada pelaku pembantaian ini.

Apatisnya sikap polisi disana untuk mengantisipasi atau menindaklanjuti laporan masyarakat, sebagai salah satu sebab pembunuhan berkedok dukun santet ini berlangsung terus menerus dalam waktu lama, serta memakan banyak korban. Sepertinya telah ada kordinasi yang dilakukan polisi, militer dan penguasa sipil untuk melakukan "Pembiaran" berlangsungnya peristiwa itu. 

Dugaan yang mengarah kepada keterlibatan Militer dalam peristiwa ini, menjadi semakin menguat. Setelah ada pernyataan dari Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Joko Subroto yang menyebutkan ada 7 pelaku pembantaian yang berhasil ditangkap.  Pernyataan ini dikuatkan oleh Kapolda Jawa Timur Mayjen (Pol)  Drs.M. Dayat yang menyatakan 7 orang yang ditangkap itu adalah anggota militer (Walaupun akhirnya pernyataan itu mereka tarik kembali). Juga berdasarkan laporan dari LBH Surabaya (../..2000) bahwa ada tentara dari Koramil Pare, Malang yang tertangkap tangan ikut menyebarkan daftar dukun santet ke masyarakat.

Disaat masyarakat geram,  menuntut penuntasan kasus pembunuhan berkedok dukun santet ini, pemerintah justru berusaha untuk mengalihkan ke persoalan yang berpotensi terjadinya konflik horisontal. Seperti memberikan pernyataan bahwa yang melakukan pembantaian itu adalah eks anggota PKI karena dendam masa lalu. Serta pernyataan dari Mayjen Theo Syafe'i bahwa yang mendalangi kasus pembantaian ini adalah dari kelompok sekterian fundamentalis. Mengapa penguasa begitu acuhnya mensikapi peristiwa ini..? Bukankah dengan sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa pelaku dari serangkaian pembantaian ini tak lain adalah penguasa..?

Diakhir tulisan ini, saya hanya berdo'a..semoga Allah Swt memberikan jalan kemudahan bagi pihak-pihak yang mempunyai nurani mulia untuk bisa mengungkap peristiwa ini....

Tweet

Artikel terkait lainnya :