Hubungan yg baik antar pers dan kekuasaan bukan diartikan pers harus selalu menjadi corong penguasa dan penguasa bukanlah lembaga yg menjadikan pers sebagai alat politiknya belaka. Pers mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik . Kontrol penguasa bukan hanya dari DPR saja tapi pers juga mempunyai kewajiban sebagai alat kontrol penguasa, karenan pers lah yang mempunyai hubungan langsung dengan
publik (karena DPR hanyalah sekumpulan orang2 yg lupa akan tanggung jawabnya sebagai pemegang amanat rakyat, sekumpulan orang2 yang mencari makan bukan pengabdian pada negara) karena kalau penguasa tanpa ada kontrol dari pers apa jadinya negara ini..
Penguasa sekarang tidak jauh berbeda dengan jaman rezim orde baru yang menganggap kontrol dari pers sebagai satu hal anti penguasa, pemerintahan yg selalu menganggap dirinya benar yg tidak bisa menerima kritikan. Bukankah dinegara demokrasi yang selalu menjunjung tinggi musyawarah perbedaan pendapat dan persepsi itu wajar..? perbedaan pendapat itu bukan satu tindakan yang anti demokrasi dan anti pemerintah tapi demokrasi itu ada karena adanya perbedaan. Musyawarah bukan diartikan harus selalu berujung pada kata sepakat, tapi sama2 beriktikad baik demi satu hal yang lebih besar yaitu kesejahteraan rakyat.
Saat ini penguasa sepertinya hanya berkutat pada bagi2 kekuasaan, masih berkutat masalah perut, kantong dan egoisme pribadi, urusan rakyat seperti telah disingkirkan dari agenda penguasa..ekonomi rakyat yang kocar kacir karena korupsi yang merajalela disemua sektor..apa yg sudah diperbuat penguasa selama ini sepertinya hanya manis dipermukaannya saja (karena penguasa juga bagian bahkan pelaku korupsi itu sendiri)..mereka malah sibuk bagi2 kekuasaan dan pamer power dalam satu judul parodi politik yang bernama koalisi..dan saat ini rakyat butuh pers yg berpihak pada kebenaran dan yg berpihak pada demokrasi bukan pers yang memberitakan kebohongan, propaganda golongan pengkhianat .
publik (karena DPR hanyalah sekumpulan orang2 yg lupa akan tanggung jawabnya sebagai pemegang amanat rakyat, sekumpulan orang2 yang mencari makan bukan pengabdian pada negara) karena kalau penguasa tanpa ada kontrol dari pers apa jadinya negara ini..
Penguasa sekarang tidak jauh berbeda dengan jaman rezim orde baru yang menganggap kontrol dari pers sebagai satu hal anti penguasa, pemerintahan yg selalu menganggap dirinya benar yg tidak bisa menerima kritikan. Bukankah dinegara demokrasi yang selalu menjunjung tinggi musyawarah perbedaan pendapat dan persepsi itu wajar..? perbedaan pendapat itu bukan satu tindakan yang anti demokrasi dan anti pemerintah tapi demokrasi itu ada karena adanya perbedaan. Musyawarah bukan diartikan harus selalu berujung pada kata sepakat, tapi sama2 beriktikad baik demi satu hal yang lebih besar yaitu kesejahteraan rakyat.
Saat ini penguasa sepertinya hanya berkutat pada bagi2 kekuasaan, masih berkutat masalah perut, kantong dan egoisme pribadi, urusan rakyat seperti telah disingkirkan dari agenda penguasa..ekonomi rakyat yang kocar kacir karena korupsi yang merajalela disemua sektor..apa yg sudah diperbuat penguasa selama ini sepertinya hanya manis dipermukaannya saja (karena penguasa juga bagian bahkan pelaku korupsi itu sendiri)..mereka malah sibuk bagi2 kekuasaan dan pamer power dalam satu judul parodi politik yang bernama koalisi..dan saat ini rakyat butuh pers yg berpihak pada kebenaran dan yg berpihak pada demokrasi bukan pers yang memberitakan kebohongan, propaganda golongan pengkhianat .
0 komentar:
Posting Komentar
Please comment..